medical consumable in Puskesmas “X”, using the Revenue and Expense Budgeting of the local administration or else, using capitation funds from National Health Coverage program. Drugs planning

Ada beberapa potensi fraud dan potensi korupsi penyelewenangan dana kapitasi puskesmas. Pertama, kata Dewi, dugaan manipulasi kehadiran dan komposisi petugas puskesmas untuk perhitungan jasa pelayanan (jaspel). Kasus tersebut terjadi di Puskesmas Simalingkar, Medan.

PEMANFAATAN DANA KAPITASI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PUSKESMAS KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Riau Tahun 2015 Pekanbaru, 24-26 Maret 2015 TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menggunakan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Puskesmas yang selama ini belum terpakai untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.Total dana kapitasi yang mengendap itu diproyeksikan mencapai Rp 3 triliun. Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap arus … YOGYAKARTA KOMPAS &mdash Sisa lebih dana kapitasi bagi puskesmas dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat terus terakumulasi dan belum terserap Padahal dana itu bisa dipakai untuk melengkapi fasilitas puskesmas dan meningkatkan kompetensi tenaga … kapitasi puskesmas. Kesimpulannya adalah nilai kapitasi hasil penelitian berada dibawah penetapan permenkes nomor 59 tahun 2014 diawal JKN, dan diatas nilai kapitasi yang ditetapkan oleh pemenkes nomor 12 tahun 2016. Kenaikan nilai ini sangat sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen merupakan bentuk apresiasi dalam kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas yaitu membayarkan besaran kapitasi pada Puskesmas yang terdaftar sebagai mitra. Besaran penerimaan dana kapitasi di Puskesmas dipengaruhi oleh … Sisa dana kapitasi di satu puskesmas bisa menumpuk hingga Rp 2 miliar. Sejak program Jaminan Kesehatan Nasional dijalankan dari 2014 hingga 2016, BPJS Kesehatan telah mengucurkan dana kapitasi sebesar Rp 30,5 triliun kepada 20.708 FKTP yang meliputi puskesmas serta klinik umum dan klinik gigi milik swasta ataupun TNI/Polri. Kepala Puskesmas Galau, Dampak PerPres & Permenkes terkait Dana Kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Telah ditetapkan peraturan presiden No 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.

PADA PUSKESMAS . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 3 ayat Pasal (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Sebagai catatan, pembayaran kapitasi Puskesmas dilakukan BPJS setiap/setelah tanggal 15, yang perhitungannya otomatis berbasis kebijakan tertentu dan tidak sama dengan piutang BPJS (klaim). Karena itu, secara akuntansi kapitasi puskesmas, mungkin saja diperlakukan berbeda. 2015-06-26 ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI BPJS PADA PUSKESMAS DONOMULYO Riza Arivatul This study aims to determine the management of capitation funds based on PERMENKES No. 21 of 2016. Every citizen must become a BPJS participant and contributions will be based on the desired level in accordance with UU No. 44 of 2011. The funds will be channeled to FKTP called capitation funds. medical consumable in Puskesmas “X”, using the Revenue and Expense Budgeting of the local administration or else, using capitation funds from National Health Coverage program.

Puskesmas sebagai gatekeeper mempunyai dana kapitasi yang diberikan berdasarkan jumlah kepesertaan JKN di wilayah kerja puskesmas tersebut. Kota Semarang yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, pada tahun 2014 mempunyai total dana kapitasi puskesmas sebesar Rp. 24.884.142.000.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 3 ayat Pasal (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan judul “Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Pada Puskesmas Donomulyo” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan YOGYAKARTA KOMPAS &mdash Sisa lebih dana kapitasi bagi puskesmas dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat terus terakumulasi dan belum terserap Padahal dana itu bisa dipakai untuk melengkapi fasilitas puskesmas dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatanDeputi Direksi PEMANFAATAN DANA KAPITASI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PUSKESMAS KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK) Disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Riau Tahun 2015 Pekanbaru, 24-26 Maret 2015 Sumber dana kapitasi selama ini berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN ke BPJS Kesehatan, Besaran dana kapitasi yang dikucurkan setiap bulannya untuk setiap Puskesmas pun berbeda, atau ditentukan berdasarkan mekanisme seleksi dan kredensial yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan.

Penggunaan dana kapitasi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Puskesmas , yang dalam pelaksanaannya dibantu Bendahara Puskesmas, secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. Dana kapitasi digunakan untuk jasa pelayanan (medis dan non medis) sebanyak 60% dan biaya operasional sebanyak 40%.

Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasar - kan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dengan kapitasi tertinggi terdapat pada kelompok umur 0-4 dan ≥ 50 tahun dan tarif kapitasi cenderung turun pada kelompok umur produktif. Artinya, sudah menjadi keharusan bahwa semua tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di FKTP milik Pemerintah (PUSKESMAS) harus semuanya di data dengan benar oleh Kepala Puskesmas dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan, untuk di usulkan dalam SK Bupati Bekasi tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas.

Hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dengan kapitasi tertinggi terdapat pada kelompok umur 0-4 dan ≥ 50 tahun dan tarif kapitasi cenderung turun pada kelompok umur produktif. Sistem kapitasi ini tidak memperhitungkan jumlah pasien yang berobat. Sakit atau tidak sakit peserta BPJS-nya, akan tetap dibayar di awal bulan September 2015 sebesar Rp 60 juta tadi. Jumlah dana kapitasi tiap puskesmas tiap bulan bisa berbeda tergantung jumlah peserta terdaftar di puskesmas tersebut dan besaran kapitasinya (norma kapitasi).
Valand cafe

Praktek Swasta yang bekerja sama dengan Puskesmas dan kerja sama Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada.

Rp529,13 – Rp8.270,83 dan nilai estimasi kapitasi untuk klinik pratama sebesar Rp1.964,52 – Rp8.648,85. Dari nilai estimasi diketahui pola kenaikan kapitasi puskesmas dan klinik pratama, yang hasilnya 1 kali kenaikan nilai kapitasi di klinik pratama sama dengan 4,3 kali kenaikan kapitasi puskesmas. Kas dana kapitasi pada Puskesmas Keumala sebesar Rp16.422.977 tidak tercatat dalam BKU. Pencairan uang untuk amprahan belanja non kapitasi Puskesmas Keumala tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perbup No. 22 Tahun 2014. Dan dana non kapitasi sebesar Rp 264.897.999 belum disetor ke rekening Kas Daerah. Berdasarkan hasil kajian, ICW menemukan adanya potensi penyimpangan dana kapitasi di puskesmas. Dari total dana kapitasi, 75% dialokasikan untuk puskesmas yaitu sebesar 9,75 triliun, sehingga berpotensi adanya sisa dana kapitasi pada akhir tahun anggaran. Belum lagi sumber pendanaan puskesmas untuk upaya kesehatan perorangan (UKP) bukan hanya dari dana kapitasi saja melainkan juga berasal dari APBD dari Pemda, sehingga memungkinkan adanya double pembayaran jika pengawasan tidak optimal.